Senin, 18 Februari 2019

Publik Wajib Tahu Data Pribadi Caleg, KPU Bilang Begini

12 Februari 2019, 18:16:59 WIB

JawaPos.com - Menyonsong Pemilu serentak 2019, keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keharusan bagi penyelenggara Pemilu. Masyarakat mesti mengetahui rekam jejak dan data pribadi calon DPRD, DPR RI, DPD RI yang dipilih dalam pesta demokrasi.

Hal itu dipaparkan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Hendra J Kede menghadiri pelantikan komisioner KI Sumatera Barat (Sumbar) di Aula Kantor Gubernur, Senin (11/2).

"Kecenderungan saat ini, KPU Pusat tidak sampai membuka data calon wakil rakyatnya dari segi pribadi," katanya.

Bahkan, kata Hendra, kurang dari 30 persen caleg secara Nasional yang berkenan data-data pribadinya dibeberkan ke tengah publik. Hal ini terungkap dari hasil penelitian Nasdem dan KPU Pusat.

"Ada juga salah satu partai yang 100 persen calegnya tidak bersedia membuka data-data pribadinya. Data ini berupa nama, usia, tempat tinggal, dan sebagainya," katanya.

Informasi tersebut harusnya diketahui oleh masyarakat. Sebab, dengan pedoman siapa caleg itulah rakyat menentukan pilihan. Menurutnya, KPU memiliki kewenangan mengatur hal tersebut.

"Jika KPU tidak bersedia membuka data-data caleg itu, maka KPU mesti menunjukkan aturan atau surat keputusan dari KPU sebagai badan publik yang menetapkan bahwa data-data pribadi caleg sebagai data rahasia. Nyatanya, sampai detik ini belum ada aturan semacam itu," tegasnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen mengatakan, KPU tidak merahasiakan data-data pribadi caleg. Namun, jika masyarakat menginginkan data tersebut, mereka terlebih dahulu mendapatkan izin dari caleg yang bersangkutan.

"Di KPU ada dua jenis data. Pertama data pencalonan dan data pribadi. Untuk data pencalonan itu sifatnya terbuka. Artinya, siapapun bisa mengaksesnya. Tapi untuk data pribadi, harus ada izin dari caleg bersangkutan. Jika tidak ada, maka kami tidak bisa memberikan. Bagaimana pun, kami harus menghormati hak-hak personal dari para calon," terang Amnasmen yang turut menghadiri pelantikan Komisioner KI Sumbar.

Di sisi lain, lima Komisioner KI Sumbar periode 2019-2023 yang dilantik Gubernur Sumbar itu masing-masing, Adrian Tuswandi, Arfitriati, Arif Yumardi, Nofal Wiska dan Tanti Endang Lestari. 

Editor : Yusuf Asyari

Reporter : Riki Chandra

Publik Wajib Tahu Data Pribadi Caleg, KPU Bilang Begini